1. Kedudukan
    Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 94 ayat 3, UU 39/2004)
  2. Fungsi
    Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (pasal 95 ayat 1 UU No. 39/2004).
  3. Tugas (pasal 3 Perpres No. 81/2006):
    1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
    2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
      1. Dokumen;
      2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
      3. Penyelesaian masalah;
      4. Sumber-sumber pembiayaan;
      5. Pemberangkatan s/d pemulangan;
      6. Peningkatan kualitas Calon TKI;
      7. Informasi;
      8. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
      9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.
  4. Visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran
    Visi:
    Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat
    Misi:
    1. Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal;
    2. Mningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI;
    3. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI;
    4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.
    Arah kebijakan:
    1. Berfokus pada pencarian peluang kerja seluas-luasnya, khususnya bidang formal;
    2. Pembenahan sistem dan peningkatan kualitas TKI dan pelayanan penempatan;
    3. Peningkatan perlindungan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan terpenuhi hak-haknya;
    4. Penguatan kelembagaan.
    Tujuan:
    1. Memperluas pasar kerja luar negeri guna meningkatkan peluang kerja TKI formal;
    2. Memberikan pelayanan penempatan secara prima kepada calon TKI;
    3. Memberikan perlindungan optimal kepada TKI baik pra, selama maupun purna penempatan;
    4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
    Sasaran RPJMN (2010 – 2014):
    1. Peluang kerja TKI sebanyak 3.500.000 orang di 15 negara tujuan penempatan;
    2. Penempatan TKI sebanyak 3.500.000 orang dengan proporsi 50% TKI formal pada tahun 2014;
    3. Pemberian perlindungan kepada TKI baik pra, selama berada di luar negeri maupun purna penempatan sebanyak 3.500.000 orang;
    4. Pengembangan kelembagaan di daerah melalui pembentukan 10 BP3TKI, 20 P4TKI dan 10 LTSP serta dukungan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
(Sumber RDP 5 Juni 2012)