BNP2TKI Ajak APJATI Benahi TKI Prosedural
PDF
Cetak
Surel
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 12 Desember 2014 09:43



Jakarta, BNP2TKI, Kamis (11/12) - Pemerintah memerlukan peran serta Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI Swasta (APJATI) untuk bersama-sama membenahi penempatan TKI prosedural ke luar negeri. BNP2TKI menilai masih maraknya perekrutan TKI Non Prosedural ke sejumlah Negara terkena kebijakan Moratorium di Timur Tengah dan Malaysia memerlukan kerjasama yang baik dengan APJATI untuk penghentian penempatan TKI non prosedural.

Ajakan itu disampaikan Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro kepada Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah pada saat Program Coffee Break bertema Keberangkatan Secara Prosedural di TV One, Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut Agusdin, BNP2TKI merupakan satu lembaga pemerintah non departemen yang langsung bertanggungjawab di bawah presiden dan mempunyai tugas melaksanakan penempatan dan perlindungan TKI. Agar tugas itu berjalan dengan baik, BNP2TKI bersama stakeholder terkait lainnya, baik pemerintah maupun swasta terus meningkatkan koordinasi dengan tujuan penempatan TKI berkualitas dan bermartabat.

Agusdin menjelaskan, selama ini pihaknya terus aktif menyampaikan info kepada masyarakat melalui berbagai forum dengan harapan masyarakat memahami bagaimana berangkat secara prosedural. Prosedur ini dimulai dari
Pendaftaran dan seleksi dokumen di dinas kab/kota. Di situ, ada Perjanjian Penempatan antara TKI dengan PPTKIS yang disaksikan oleh Pejabat Disnaker. Setelah itu, perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan TKI, melatih mereka sesuai dengan durasi yang ditetapkan, melakukan uji kompetensi dan mengikuti Pembekalan Akhir Keberangkatan (PAP). Di PAP ini, para TKI diberi bekal tentang Perjanjian Kerja, perundang-undangan di negara penempatan, masalah penyakit menular, hingga budaya dan adat istiadat.

”Kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur yang benar dan meminta mereka jangan sampai kena bujuk rayu calo dan iming iming. Kalau mau berangkat datang dan cari informasi ke kantor dinas atau BP3TKI setempat,” gugah Agusdin

Ditegaskannya, pemerintah memberi peran PPTKIS untuk menempatkan TKI yang berkualitas. Khusus untuk penempatan TKI sektor rumahtangga untuk pengguna perorangan, PPTKIS diminta untuk menempatkan TKI yang berkualitas. Tahun 2017, pemerintah tidak lagi menempatkan TKI sektor rumahtangga dan TKI sektor ini akan ditingkatkan statusnya menjadi TKI formal dengan kekhususan jabatan seperti untuk kebersihan rumah (maid), tukang masak (cook) hingga perawat orangtua.

Di luar skema itu, BNP2TKI juga menempatkan TKI melakui skema antar pemerintah atau government to government untuk tujuan Korea Selatan sektor manufaktur, perikanan, jasa dan konstruksi dan ke Jepang untuk sektor kesehatan. Untuk ke Jepang, persyaratan kecakapan bahasa dan tulisan mutlak diperlukan karena itu para TKI dididik bahasanya selama 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di Jepang.

Sementara Ketua Umum APJATI, Ayub mendukung upaya pembenahan yang dilakukan BNP2TKI. Terkait masih belum jelasnya penempatan TKI terkena kebijakan Moratorium di Timur Tengah, Ayub meminta agar pemerintah segera mengambil sikap dan tidak membiarkan hal ini berlarut-larut karena hanya akan menyebabkan pengusaha menjadi bingung.

”Pemerintah harus mengambil alih dan hal ini harus cepat diselesaikan,” pintanya.  

Ayub mengatakan, meski Moratorium tetapi penempatan TKI sektor rumah tangga terus berjalan. Dia menilai per bulan ada sekitar 7000 TKI yang berangkat secara non prosedural. Ini berarti peluang kerja tersebut dan mafia perdagangan terus berjalan. Karena itu, dia menilai bahwa Moratorium ini bisa menjadi manfaat atau mudharat buat kita semua.

Menanggapi hal itu, Agusdin mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap penempatan TKI Non Prosedural. Karena itu, pemerintah akan menindak tegas para mafia trafficking karena jika dibiarkan maka akan mengganggu teman-teman PPTKIS yang selama ini menempatkan secara prosedural.

”Pembenahan TKI ini tidak bisa diselesaikan oleh BNP2TKI. Perlu keterlibatan APJATI, lintas sektoral, temasuk Kementerian Koordinator bidang Polhukam,” tegas Agusdin (zul/toh)
Terakhir Diperbaharui pada Jumat, 12 Desember 2014 09:44