Kepala BNP2TKI : Berantas Calo TKI, Aktifkan BLKLN dan Berdayakan TKI Purna
PDF
Cetak
Surel
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 12 Desember 2014 09:40



Jakarta, BNP2TKI, Rabu (10/12/2014) – Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nusron Wahid mengatakan, untuk memperkuat perlindungan terhadap TKI hendaknya pejabat daerah di kabupaten/kota (utamanya daerah-daerah kantong TKI) dapat memberantas para calo TKI, memfungsikan keberadaan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) dan memberdayakan TKI purna yang ada di daerahnya.

“Bila ketiga hal tersebut (yakni berantas calo TKI, aktifkan BLKLN dan berdayakan TKI purna – red.) dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pejabat di kabupaten/kota utamanya daerah-daerah pemasok TKI, saya optimistis permasalahan TKI di daerah itu dapat diminimalisir,” kata Nusron Wahid. “Karena ketiga hal itu merupakan ujung pangkal perlindungan bagi TKI di daerah tinggalnya,”” tambahnya menegaskan.

Pernyataan sekaligus warning (peringatan) Kepala BNP2TKI itu disampaikan kepada rombongan Komisi D (Bidang Pembangunan dan Tenaga Kerja) DPRD Kabupaten Madiun saat berkonsultasi terkait permasalahan TKI Madiun di BNP2TKI Jakarta, pada Rabu siang (10/12/2014). “Saya titip pesan kepada rombongan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun untuk disampaikan kepada bupati Madiun, supaya dapat memperkuat perlindungan TKI di daerahnya dengan melaksanakan tiga hal yang telah saya jelaskan,” kata Nusron.    

Dia katakan, bahwa pangkal munculnya permasalahan TKI  salah satunya karena lemahnya perlindungan TKI yang dilakukan oknum pejabat di daerah. Pejabat berwenang di daerah (eksekutif dan legislatifnya) kurang berperan aktif memperkuat perlindungan terhadap calon TKI/TKI di daerahnya.

“TKI itu adalah orang yang sedang susah secara ekonomis. Mereka bersedia menjadi TKI bekerja ke luar negeri, karena tidak mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya dan tidak ada pilihan lain. Ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita,” ungkap Nusron. Ironisnya lagi, kata Nusron, di balik kesusahan para TKI itu ternyata mereka masih sangat rentan dijadikan sasaran “pungutan liar” (pungli). Pungli pada TKI itu terjadi sejak masih menjadi calon TKI hingga mereka bekerja di luar negeri sampai balik lagi ke tanah air.

Dicontohkannya, di dalam negeri saja yakni sejak pra-penempatan, semisal untuk urusan tetek-bengek terkait persyaratan administratif dapat dipastikan tidak lepas dari biaya. Mulai dari yang namanya uang rokok, biaya rekrut, pelatihan hingga fee sponsor semuanya dibebankan  kepada calon TKI/TKI. Kemudian di negara penempatan, para TKI tidak bisa lepas dari kendali agency dan tidak gratis. Hingga TKI tersebut kembali ke tanah air pun, mereka masih rentan jadi sasaran pungli.

Nusron mengingatkan, menurut hasil kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)  terkait rentannya TKI dan kerap jadi incaran atau sasaran pungli disebutkan, ada 19 titik yang rentan terjadi sejak keluar dari rumahnya hingga TKI bersangkutan pulang kembali ke tanah air.

Nusron lalu menunjukkan contoh mengenai tingginya beban biaya TKI (Cost Structure) di Taiwan. TKI di Taiwan bekerja dalam satu kali kontrak selama 3 tahun (36 bulan). “Setelah dihitung-hitung beban biaya TKI sejak dari tanah air sampai bekerja di Taiwan, jumlahnya ketemu terjadi potong gaji kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Ini jelas tidak bisa menyejahterakan,” katanya. “Intinya, Pemerintah (BNP2TKI, red.) menginginkan adanya pemotongan gaji TKI yang win-win solution, yakni tidak merugikan pihak pengusaha dan juga tidak mencekik TKI,” tambahnya.  

Nah disinilah, lanjut Nusron, Pemerintah – baik di pusat dan daerah (Pemda) - wajib hadir memberikan perlindungan terhadap TKI. “Saya senang dengan kehadiran Komisi D DPRD Kabupaten Madiun ke BNP2TKI ini,” kata Nusron.

Selain itu, masih kata Nusron, terkait kewajiban Pemerintah didalam penguatan perlindungan TKI, ia meminta peran aktif pejabat Pemda (eksekutif dan legislatif) memberdayakan BLKLN di daerahnya. Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya hendaknya bisa memberdayakan BLKLN di daerahnya. Sehingga calon TKI/TKI tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk sekadar menjalani pelatihan di BLKLN yang selama ini dikelola perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).  

Nusron mengatakan, terkait pelatihan TKI di BLKLN, bahwa hal itu tidak ada kewajiban untuk menginap seperti pelatihan di BLKLN yang ditangani PPTKIS selama ini. Bila Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD-nya bisa memberdayakan BLKLN di daerahnya, maka calon TKI/TKI tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk sekadar menjalani pelatihan. “Bahkan bila TKI sudah memiliki keterampilan kerja berikut mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan kerja, maka mereka tinggal mengikuti uji kompetensi saja guna mendapatkan sertfikasi kompetensi,” katanya.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, lanjut Nusron, Pemda Madiun hendaknya berperan aktif memberdayakan keluarga TKI dan TKI purna di daerahnya. Sehingga keberadaan mereka nantinya dapat berwirausaha secara mandiri di daerahnya dan tidak ada keinginan menjadi TKI lagi. “Untuk pemberdayaan keluarga TKI dan TKI purna ini, nantinya bisa bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI,” katanya.

Enam Besar di Jatim

Sarwo Edy, Ketua Komisi D DPR Kabupaten Madiun, dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa Kabupaten Madiun merupakan enam besar daerah pemasok TKI setelah Kabupaten Malang, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, dan Banyuwangi. Sebagian besar TKI asal Kabupaten Madiun bekerja di negara-negara kawasan Asia Pasufik, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Politisi dari F-PDIP itu mengatakan, cukup terkejut ketika mendapatkan kabar adanya warga Madiun yang bekerja di Liberia, Afrika. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, keberadaan mereka berangkat secara nonprosedural.

Sarwo Edy mengaku, cukup miris ketika mendapatkan paparan dari Kepala BNP2TKI mengenai tingginya beban biaya potong gaji para TKI yang bekerja di Taiwan. “Jujur saja kami baru tahu kalau ternyata beban biaya potong gaji TKI yang bekerja di Taiwan cukup tinggi. Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Madiun, kami merasa miris mendengarkan penjelasan dari Kepala BNP2TKI,” katanya.

Itulah sebabnya, lanjut Sarwo Edy, pihaknya sependapat dengan Kepala BNP2TKI bahwa TKI dan keluarganya harus diberdayakan, sehingga mereka dapat berwirausaha secara mandiri dan sejahtera kehidupannya. “Penjelasan dari Kepala BNP2TKI ini nantinya akan kami buat kajian bersama dengan bupati Madiun dan pihak pejabat berwenang lainnya,” katanya.

Acara konsultasi Komisi D DPRD Kabupaten Madiun di ruang rapat Kepala BNP2TKI, Rabu siang itu, Sarwo Edy didampingi 10 anggota Komisi D lainnya. Keudian turut mendampingi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di antaranya Direktur Mediasi dan Advokasi Teguh Hendro Cahyono, Direktur Pelayanan Pengaduan Mohammad Syafrie, Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Yana Anusasana, Direktur  Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan R Wisantoro, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah R Hariyadi Agah W, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Mohammad Hidayat, dan beberapa pejabat eselon III di lingkungan BNP2TKI lainnya.***(Imam Bukhori)
Terakhir Diperbaharui pada Jumat, 12 Desember 2014 09:42