Kepala BNP2TKI Targetkan Pembenahan Tata Kelola TKI
PDF
Cetak
Surel
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 12 Desember 2014 09:39



Jakarta, BNP2TKI, Rabu (10/12)  - Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menargetkan Reformasi Tata Kelola TKI seperti diamanatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Reformasi Tata Kelola TKI itu baik yang berada dalam prosedur penempatan TKI maupun dalam hal pembiayaan TKI (Cost Structure) yang akan bekerja ke luar negeri.

Pernyataan Kepala BNP2TKI tersebut disampaikan pada saat menjadi narasumber program Coffee Break di TV One, Rabu Pagi (10/12). Selain itu, ada juga narasumber dari Ketua Indonesia Fishery Workers (IFW), Ahmad Ilyas Pangestu.  

Menurut Nusron, pembenahan Tata Kelola TKI ini ditargetkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Prosesnya sudah berjalan saat ini dan diharapkan model bisnis dan tata kelola TKI semakin terbetuk dan terpadu. ”Kami ingin mengembangkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) seperti yang sudah kami kembangkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat,” paparnya.

Diakuinya, reformasi Tata Kelola TKI ini terkait dengan penyederhanaan proses dokumentasi khususnya untuk TKI sektor rumah tangga dimana prosesnya masih panjang yaitu 22-23 tahap, memerlukan waktu 5-6 bulan dan ongkosnya mahal. Hal ini yang membuat TKI frustasi dan menghadapkan mereka pada ketimpangan dan penindasan struktural.

Soal penindasan ini, Nusron mencontohkan, di beberapa daerah dalam sub kultur tertentu, jika istri mau kerja keluar negeri, mereka sudah dimintai oleh suami mereka untuk dibelikan motor dengan alasan untuk ojek. Jika tidak, ia tidak akan diizinkan bekerja ke luar negeri.  

BNP2TKI memandang bisnis penempatan TKI ini harus memudahkan dan konsekuensi model bisnis penempatannya dirubah, misalnya, waktu tidak terlalu lama, prosedur dokumentasi melalui LTSP. Kedua, kualitas TKI ditingkatkan kuncinya dan kuncinya itu ada pada lembaga sertifikasi kompetensi untuk uji kompetensi. Saat ini banyak uji kompetensi banyak yang palsu dan itu yang harus dibenahi.

Dia menjelaskan, sejak dilantik 30 November lalu, dirinya sudah menggagas perlunya early warning system TKI. Sistem ini bekerja setelah setiap TKI diberi single identity number yang dihubungkan dengan kartu telepon yang mereka mililki. Kartu telepon TKI ini nantinya terhubung dengan sistem online BNP2TKI dan dari situ negara hadir dan bisa memastikan TKI dalam kondisi sehat, kerja sesuai kontrak, gaji dibayar atau tidak dibayar.

BNP2TKI juga mensyaratkan agar gaji TKI dibayar melalui mekanisme perbankan. Karena itu, kita bisa mengetahui sejauh mana majikan ini membayar gaji TKI. Rekening ini wajib dipegang TKI dan sistem kita bisa mendeteksi bila ada majikan yang tidak membayar.

”Early warning system ini akan kita pantau tiap hari,” paparnya.  

Kepala BNP2TKI juga menargetkan pembenahan dalam tempo 1 bulan terkait Tata Kelola TKI sehubungan dengan pembiayaan (cost structure) untuk TKI Taiwan. Dijelaskannya, di Taiwan  TKI digaji tinggi, masyarakatnya demokratis dan menghargai HAM. Namun sayangnya, dalam kontrak kerja TKI sektor rumahtangga, dalam hitungan saya dengan kontrak kerja 3 tahun, ada pemotongan gaji hingga 10 hingga 11 bulan.   

BNP2TKI saat ini sedang meminta masukan dari pihak PPTKIS yang menempatkan TKI ke Taiwan, lembaga pembiayaan TKI baik perbankan maupun non perbankan, untuk mencari format pembiayaan yang menguntungkan TKI.

“Sumber-sumber pembiayaan sudah harus ramping dengan bunga murah,” harapnya seraya menambahkan saat ini bunga banknya tinggi yaitu 48 persen.  

Ketua IFW, Ilyas menambahkan, terkait pembenahan tata kelola TKI, diminta agar semua stakeholder yang melayani terkait agar meningkatkan sinergitas pelayanan terhadap TKI dan hal itu hanya akan bisa dijalankan bisa semua pihak menyampingkan ego sektoral masing-masing. (zul/ toh)