Kedudukan Tugas Dan Fungsi BNP2TKI
PDF
Cetak
Surel
  1. Kedudukan
    Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 94 ayat 3, UU 39/2004)
  2. Fungsi
    Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (pasal 95 ayat 1 UU No. 39/2004).
  3. Tugas (pasal 3 Perpres No. 81/2006):
    1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
    2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
      1. Dokumen;
      2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
      3. Penyelesaian masalah;
      4. Sumber-sumber pembiayaan;
      5. Pemberangkatan s/d pemulangan;
      6. Peningkatan kualitas Calon TKI;
      7. Informasi;
      8. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
      9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.
  4. Visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran
    Visi:
    Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat
    Misi:
    1. Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal;
    2. Mningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI;
    3. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI;
    4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.
    Arah kebijakan:
    1. Berfokus pada pencarian peluang kerja seluas-luasnya, khususnya bidang formal;
    2. Pembenahan sistem dan peningkatan kualitas TKI dan pelayanan penempatan;
    3. Peningkatan perlindungan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan terpenuhi hak-haknya;
    4. Penguatan kelembagaan.
    Tujuan:
    1. Memperluas pasar kerja luar negeri guna meningkatkan peluang kerja TKI formal;
    2. Memberikan pelayanan penempatan secara prima kepada calon TKI;
    3. Memberikan perlindungan optimal kepada TKI baik pra, selama maupun purna penempatan;
    4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
    Sasaran RPJMN (2010 – 2014):
    1. Peluang kerja TKI sebanyak 3.500.000 orang di 15 negara tujuan penempatan;
    2. Penempatan TKI sebanyak 3.500.000 orang dengan proporsi 50% TKI formal pada tahun 2014;
    3. Pemberian perlindungan kepada TKI baik pra, selama berada di luar negeri maupun purna penempatan sebanyak 3.500.000 orang;
    4. Pengembangan kelembagaan di daerah melalui pembentukan 10 BP3TKI, 20 P4TKI dan 10 LTSP serta dukungan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
(Sumber RDP 5 Juni 2012)